Oleh: Insan Rekso Adiwibowo
Bisa dikatakan, globalisasi adalah kata yang banyak didengung-dengungkan; sangat akrab di telinga, tetapi asing dalam makna. Globalisasi merupakan tatanan dunia impian dari demokrasi dan pasar bebas. Held dan McGrew mendefinisikan globalisasi sebagai pelebaran, pendalaman, dan percepatan interkoneksi dunia dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari budaya hingga kriminalitas, dari keuangan hingga spiritualitas.1 “Pelebaran” berarti jangkauan spasial dalam pola relasi yang tidak mengenal batas negara lagi (borderless world). Kata “pendalaman” merujuk kepada intensitas dan kualitas relasi antarindividu yang semakin besar. Sedangkan “percepatan” dimaksudkan sebagai kapasitas globalisasi untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam komunikasi maupun informasi.
Manfred B. Steger menerjemahkan globalisasi sebagai “‚... a social condition characterized by the existence of global economic, political, cultural, and environmental interconnections and flows that make many of the currently existing borders and boundaries irrelevant” (Steger, 2003)2
Di sini, saya melihat sebuah permasalahan laten yang mengkhawatirkan. Permasalahan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks globalisasi sebagai sebuah tesis modernitas yang terus berjalan dan memapankan diri, akan tetapi selalu diiringi dengan antitesis kecenderungan untuk menuju arah berbeda sebagai imbangannya. Ini terlihat pada resistensi di berbagai aspek kehidupan seperti fundamentalisme, etnosentrisme, fanatisme, dan paham kelompok lainnya untuk melawan individualisasi dan nihilisme nilai. Maka, tarik menarik ini membentuk dunia baru yang semakin bertolak arahnya dari cita-cita modern yang memapankan, merasionalisasikan, dan menguniversalkan menuju wacana yang berciri dekadensi, irasionalitas, dan pluralitas, yang disebut posmodern.
Penolakan terhadap globalisasi semakin mencuat terutama dalam karakternya yang paling dominan, yaitu globalisasi ekonomi dengan ditandainya akumulasi kapital, semakin tingginya intensitas arus investasi, keuangan, dan perdagangan global. Di samping karakteristik lain dari globalisasi, seperti kemajuan dan inovasi teknologi, intensitas perpindahan manusia, serta semakin meningkatnya ketergantungan dan keterkaitan tidak hanya antar bangsa tetapi juga antar masyarakat. Dengan globalisasi ekonomi, ketidaksetaraan itu sangat mungkin terjadi, karena globalisasi memunculkan eksploitasi negara maju atas negara yang kurang beruntung.3
Hal ini memungkinkan karena dalam dunia yang semakin global, ketidaksetaraan dalam power (baik itu berupa ilmu pengetahuan, kapital, sumber daya, dan akses informasi) masih tetap terjadi. Sebagaimana yang diungkapkan Lesourne mengenai dampak negatif globalisasi, “Ketika ketidaksetaraan masyarakat industrial tengah mengalami perubahan akan muncul pola-pola ketidaksetaraan yang baru dalam kondisi pekerjaan atau perburuhan dan akses terhadap informasi”.4 Ketidaksetaraan ini akan memunculkan relasi kekuasaan dan pemerintahan yang eksploitatif bagi pihak yang lebih lemah. Ketidaksetaraan ini membawa pada pemberontakan terhadap modernisasi dan individualitas-egotisme yang dibawanya sebagai penyebab dehumanisasi mereka. Akan tetapi penolakan ini bukan hanya satu arah, penolakan ini turut membawa anggota “baik-hati” dari pihak eksploitatif untuk turut pula memberontak terhadap kemapanan seperti pada budaya punk.
Dalam perkembangannya, penolakan ini bahkan lebih implisit dan ideologis. Ini terlihat dari produk seni, budaya, dan ilmu pengetahuan yang berkembang ke arah “berlawanan” dengan cita-cita modernisasi. Ketakutan menuju kehampaan adalah istilah yang saya tawarkan bagi fenomena ini. Masyarakat dunia sadar ada yang salah dengan cita-cita ini; dunia tidak berjalan secara seharusnya untuk alasan yang sulit dijelaskan selain dengan istilah resistensi budaya. Alasannya tidak lain bahwa perkembangan dunia telah melampaui batas kesimbangannya sehingga realitas baru adalah sebuah konsekuensi kausatif.
***
Perkembangan yang terjadi menyiratkan kritik pedas bahwa paham modernisasi yang diangankan akan membentuk masyarakat individual ternyata adalah sebuah angan-angan yang kabur, sama halnya dengan cita-cita masyarakat komunal dalam komunis. Adalah hakikat manusia, menurut Notonegoro untuk menjadi makhluk individu sekaligus makhluk sosial sebagai sebuah relasi yang saling menyeimbangkan. Akan tetapi proses sudah berjalan dan mulai menampakkan bahwa dunia yang diharapkan menuju keteraturan mengarah kepada ketidakberaturan yang membingungkan akibat kenihilian yang berada di depan mata. Kaum yang pesimis, memilih pasrah dan menumpangi ketidakberaturan sebagai sebuah nilai baru yang dapat menelanjangi kemapanan yang didiktekan oleh otoritas. Mereka “berpesta” merayakan dunia yang menuju ketidakberaturan total. Kaum yang optimis, memilih menggali kembali masa lalu dan mencari nilai-nilai lama untuk menyelamatkan dunia dengan nostalgia kejayaan masa lalu. Hal ini bisa dilihat dalam fundamentalisme berbagai agama dan penguatan identitas kesukuan.
Konsekuensi riil dari kondisi ini dalam aspek kemasyarakatan adalah keberagaman yang semakin meluas dan tidak terelakkan. Maka, diskursus mengenai multikulturalisme menjadi hangat kembali demi memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok minoritas. Nilai-nilai digugat, masyarakat baru dibentuk. Demokrasi memungkinkannya terjadi karena kekhawatiran masyarakat yang besar terhadap tirani mayoritas yang mungkin terjadi dalam demokrasi melebihi penolakan terhadap konsep yang ditawarkan kaum minoritas. Pemikiran bahwa suatu saat masing-masing orang akan menjadi minoritas dalam berbagai hal, mulai menjadi lazim kalau tidak termasuk dalam taraf paranoid. Di negara-negara yang sistem hukum dan pemerintahannya belum mapan, anarkisme telah menjadi momok yang terus merongrong. Tocqueville tidak lebih dari 200 tahun yang lalu telah menyadari hal tersebut sebagai dua mata pedang dari demokrasi.5
Di sinilah, konsep demokrasi mengalami batu sandungan yang besar. Anarkisme sudah dikhawatirkan dari jauh hari akan menjadi titik lemah demokrasi. Keraguan akan semakin menggejala ketika pasar bebas yang merupakan senjata terkuatnya mulai tergoncang. Ditambah lagi konsep politik invasif a la Anglo-Saxon dengan teori perdamaian demokratis yang tak lebih dari konsep “kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak nampak”, menambah ketidakpercayaan masyarakat dunia kepada sebuah panduan politis untuk mengatur hidup mereka.
Demokrasi di satu sisi mungkin ramah bagi hubungan negara dengan warga negara. Akan tetapi di sisi lain menjadi kurang ramah terhadap budaya kompetitor walaupun multikulturalisme menjadi jargon yang didengung-dengungkan terus menerus. Terlihat jelas semangat globalisasi sudah berselisih jalan dari semangat ideal demokrasi. Akan tetapi, kekeraskepalaan kampiun demokrasi, Amerika Serikat, telah merusak semangat itu. Keduanya saling dicampuradukkan sedemikian rupa menjadi jus mewah yang sarinya dinikmati mereka selaku penguasa mainstream dan ampasnya dilemparkan kepada negara-negara lain. Tirani mayoritas terletak pada mereka yang mengatasnamakan demokrasi. Anarki terletak pada mereka yang menikmati demokrasi. Dan kesengsaraan terletak pada mereka yang mendambakan demokrasi. Mungkinkah menyelamatkan demokrasi untuk dunia yang sudah terlanjur berubah? Ataukah kita memerlukan ideologi lain?
***
1 D. Held & A. McGrew, Global Transformation: Politics, Economics and Culture, University Press, Stanford, 1999, hal.7.
2 Steger, Manfred B. Globalization a Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2003.
3 Kaplinsky & Morris, A Handbook for Value Chain Research, p. 3-10.
4 Jacques Lesourne dalam Y. Brunsvick & A. Danzin. Lahirnya Sebuah Peradaban: Goncangan Globalisasi, diterjemahkan oleh Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Kanisius, 2005, p. 20.
5 D’Tocqueville, Alexis. Tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat (terj. Hawe Setiawan ). 2005. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
No comments:
Post a Comment